Analaisis Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur

Studi di Desa Jombok

Abstract

Village Fund management serves as a strategic instrument for accelerating rural infrastructure development. This study aims to analyze the effectiveness of Village Fund management in Jombok Village, focusing on the planning process, the implementation of the Cash for Work (Padat Karya Tunai/PKT) scheme, and the dynamics of community participation within a Good Governance framework. Employing a case study method, data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The findings reveal that Village Fund governance in Jombok Village is bolstered by robust inter-institutional coordination, ensuring a structured development cycle. The implementation of the PKT program effectively optimizes local labor absorption and provides immediate economic benefits through daily wage distribution. Furthermore, community participation is comprehensively manifested, ranging from formal planning in the Village Development Planning Meeting (Musrenbangdes) to informal grassroots monitoring. Theoretically, this study confirms that integrating Good Governance principles with the PKT scheme fosters a participatory and inclusive model of village financial management. Practically, these findings offer recommendations for village governments to enhance transparency and institutional synergy to ensure sustainable rural infrastructure development.

Pengelolaan Dana Desa merupakan instrumen strategis dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur perdesaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Jombok, dengan fokus pada proses perencanaan, implementasi skema Padat Karya Tunai (PKT), serta peran partisipasi masyarakat dalam kerangka Good Governance. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan teknik analisis data model interaktif Miles dan Huberman. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tata kelola Dana Desa di Desa Jombok didukung oleh koordinasi antarkelembagaan desa yang solid, sehingga siklus pembangunan berjalan lebih terstruktur. Implementasi program PKT terbukti mampu mengoptimalisasi penyerapan tenaga kerja lokal dan memberikan dampak ekonomi langsung melalui distribusi upah harian. Partisipasi masyarakat termanifestasi secara komprehensif, mulai dari tahap perencanaan melalui Musrenbangdes hingga pengawasan informal di lapangan. Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa integrasi prinsip Good Governance dengan skema PKT menciptakan model pengelolaan keuangan desa yang partisipatif dan inklusif. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah desa untuk memperkuat transparansi dan sinergi kelembagaan guna menjamin keberlanjutan infrastruktur desa.