Reorientasi Konstitusional Perlindungan Pers di Indonesia dalam Menegaskan Prinsip Kebebasan Berekspresi

Abstract

The criminalization of the press remains a significant issue in Indonesia's law enforcement practice, particularly when journalistic work is subjected directly to criminal or civil proceedings without first applying the dispute resolution mechanism established under Law Number 40 of 1999 on the Press. This problem stems from the ambiguity of the phrase "legal protection" in Article 8, which creates legal uncertainty. This article examines whether the provision complies with the principle of legal certainty and assesses the constitutionality of press criminalization from the perspective of freedom of expression through an analysis of Constitutional Court Decision Number 145/PUU-XXIII/2025. This study employs normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches. The findings reveal that, in its original formulation, Article 8 of the Press Law failed to satisfy the principle of legal certainty. However, the Constitutional Court has clarified its meaning through a conditional constitutional interpretation requiring that press disputes be resolved through the Press Council mechanism before criminal or civil sanctions may be imposed on journalists acting within the lawful scope of their profession. The study further finds that the direct application of criminal or civil sanctions against journalistic work may produce a chilling effect and is incompatible with the principle of freedom of expression. These findings demonstrate that effective protection of press freedom requires both legal certainty and a specialized mechanism for resolving press disputes.

Kriminalisasi pers masih menjadi persoalan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia akibat penggunaan instrumen pidana atau perdata terhadap karya jurnalistik tanpa terlebih dahulu menempuh mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Permasalahan tersebut berakar pada ketidakjelasan frasa “perlindungan hukum” dalam Pasal 8 yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Artikel ini bertujuan menganalisis kesesuaian frasa tersebut dengan prinsip kepastian hukum serta menilai konstitusionalitas kriminalisasi pers dalam perspektif kebebasan berekspresi melalui analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, dalam formulasi aslinya, belum memenuhi prinsip kepastian hukum, namun telah diperjelas melalui tafsir konstitusional Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan penyelesaian sengketa pers melalui mekanisme Dewan Pers sebelum penggunaan instrumen pidana maupun perdata terhadap wartawan yang menjalankan profesinya secara sah. Penelitian ini juga menemukan bahwa penggunaan instrumen pidana atau perdata secara langsung terhadap karya jurnalistik berpotensi menimbulkan chilling effect dan bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi. Temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan kebebasan pers memerlukan kepastian hukum sekaligus mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat khusus.