Peradaban Journal of Economic and Business

The Effects of Cybersecurity Awareness and Digital Platform Trust on Business Sustainability among Digital Entrepreneurs

2026-09-05T20:13:16+07:00

The rapid growth of digital entrepreneurship has expanded business opportunities while increasing exposure to cybersecurity threats and dependence on digital platforms. However, empirical evidence on how cybersecurity awareness and digital platform trust contribute to business sustainability remains limited. This study examines the effects of cybersecurity awareness and digital platform trust on the business sustainability of digital entrepreneurs in Indonesia by integrating the Resource-Based View (RBV), Protection Motivation Theory (PMT), and Trust Theory. A quantitative explanatory design was employed using survey data collected from digital entrepreneurs operating through e-commerce and social commerce platforms. Data were analyzed using Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with SmartPLS 4. The results show that cybersecurity awareness and digital platform trust have positive and statistically significant effects on business sustainability. Cybersecurity awareness strengthens entrepreneurs' ability to identify digital threats and implement protective practices, while digital platform trust supports secure transactions, reliable platform operations, and reduced operational risks. These findings indicate that sustainable digital entrepreneurship depends on both internal cybersecurity capabilities and confidence in external digital platform infrastructure. The study contributes to the digital entrepreneurship literature by integrating cybersecurity capability and platform trust into a unified framework and provides practical insights for entrepreneurs, platform providers, and policymakers to strengthen digital resilience and sustainable business growth.

Pesatnya pertumbuhan kewirausahaan digital telah memperluas peluang bisnis sekaligus meningkatkan paparan terhadap ancaman keamanan siber dan ketergantungan pada platform digital. Namun, bukti empiris mengenai bagaimana kesadaran keamanan siber dan kepercayaan platform digital berkontribusi terhadap keberlanjutan bisnis masih terbatas. Penelitian ini menguji pengaruh kesadaran keamanan siber dan kepercayaan platform digital terhadap keberlanjutan bisnis wirausahawan digital di Indonesia dengan mengintegrasikan Resource-Based View (RBV), Protection Motivation Theory (PMT), dan Trust Theory. Desain eksplanatori kuantitatif digunakan dengan memanfaatkan data survei yang dikumpulkan dari wirausahawan digital yang beroperasi melalui platform e-commerce dan social commerce. Data dianalisis menggunakan Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran keamanan siber dan kepercayaan platform digital berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap keberlanjutan bisnis. Kesadaran keamanan siber memperkuat kemampuan wirausahawan dalam mengidentifikasi ancaman digital dan menerapkan praktik perlindungan, sementara kepercayaan platform digital mendukung transaksi yang aman, operasional platform yang andal, dan pengurangan risiko operasional. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberlanjutan kewirausahaan digital bergantung pada kemampuan keamanan siber internal sekaligus kepercayaan terhadap infrastruktur platform digital eksternal. Penelitian ini berkontribusi pada literatur kewirausahaan digital dengan mengintegrasikan kapabilitas keamanan siber dan kepercayaan platform ke dalam satu kerangka kerja yang terpadu, serta memberikan wawasan praktis bagi wirausahawan, penyedia platform, dan pembuat kebijakan untuk memperkuat ketahanan digital dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Comparative Analysis of the Islamic Human Development Index across Indonesian Provinces, 2018–2022

2026-09-04T20:30:39+07:00

This study compares the Islamic Human Development Index (I-HDI) across all 34 Indonesian provinces from 2018 to 2022 — an index that measures human development by integrating the maqashid sharia dimensions (ad-din, an-nafs, al-aql, an-nasl, and al-mal) alongside an economic growth component, offering a more holistic alternative to the conventional HDI. Employing a descriptive quantitative approach based on secondary data from Statistics Indonesia (BPS), the results show that Indonesia's national I-HDI rose from 69.56 in 2018 to 72.73 in 2021 before declining slightly to 72.54 in 2022. At the provincial level, the top-ranked province shifted over time — from Bali (2018–2020) to West Java (2021) and finally DKI Jakarta (2022, 86.12) — while North Sumatra consistently recorded the lowest score throughout the period (50.84–55.01). These findings reveal a broadly improving yet persistently uneven pattern of human development from an Islamic perspective, with the ad-din dimension and the economic-growth component emerging as key sources of regional disparity. By covering all Indonesian provinces over a recent five-year period, this study offers an updated, nationwide comparative baseline that has been largely absent from prior I-HDI research. Future studies are encouraged to diversify the indicators used, apply inferential methods, and incorporate additional determinant variables to explain these disparities with greater confidence.

Penelitian ini membandingkan Indeks Pembangunan Manusia Islami (Islamic Human Development Index / I-HDI) di seluruh 34 provinsi di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2022 — sebuah indeks yang mengukur pembangunan manusia dengan mengintegrasikan dimensi maqashid syariah (ad-din, an-nafs, al-aql, an-nasl, dan al-mal) berdampingan dengan komponen pertumbuhan ekonomi, yang menawarkan alternatif lebih holistik terhadap IPM konvensional. Menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif berbasis data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS), hasil penelitian menunjukkan bahwa I-HDI nasional Indonesia meningkat dari 69,56 pada tahun 2018 menjadi 72,73 pada tahun 2021 sebelum sedikit menurun menjadi 72,54 pada tahun 2022. Pada tingkat provinsi, peringkat teratas mengalami pergeseran dari waktu ke waktu — dari Bali (2018–2020) ke Jawa Barat (2021) dan akhirnya DKI Jakarta (2022, 86,12) — sementara Sumatera Utara secara konsisten mencatatkan skor terendah sepanjang periode tersebut (50,84–55,01). Temuan ini mengungkapkan pola pembangunan manusia dari perspektif Islam yang secara umum membaik namun tetap menunjukkan ketimpangan yang persisten, dengan dimensi ad-din dan komponen pertumbuhan ekonomi muncul sebagai sumber utama disparitas antarwilayah. Dengan mencakup seluruh provinsi di Indonesia selama periode lima tahun terakhir, penelitian ini menyajikan basis data komparatif berskala nasional yang mutakhir yang sebagian besar belum ada dalam penelitian I-HDI sebelumnya. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mendiversifikasi indikator yang digunakan, menerapkan metode inferensial, serta memasukkan variabel determinan tambahan guna menjelaskan disparitas ini dengan tingkat keyakinan yang lebih tinggi.

Pengaruh Independent Board dan CSR terhadap PBV

2026-09-10T14:10:58+07:00

This study aims to examine the effects of independent commissioners and ISO 26000-based CSR disclosure on Price-to-Book Value (PBV), with Net Profit Margin (NPM) as an intervening variable. This study employs a quantitative approach using data from companies listed on the stock exchange. The data were analyzed using multiple linear regression and multi-stage path analysis to examine the direct and indirect effects among the variables. The results show that independent commissioners have a negative and significant effect on PBV, while ISO 26000-based CSR disclosure has no significant effect on PBV. Furthermore, NPM serves as a partial mediator, indicating that profitability is one of the mechanisms linking internal governance and CSR disclosure to firm value. Practically, these findings highlight the importance of integrating corporate governance and CSR practices with improved profitability to generate economic benefits for companies. Academically, this study contributes to strengthening the integration of agency theory, stakeholder theory, and signaling theory in explaining the relationships among corporate governance, CSR, financial performance, and firm value in emerging market contexts.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dewan komisaris independen dan pengungkapan CSR berbasis ISO 26000 terhadap PBV, dengan Net Profit Margin (NPM) sebagai variabel intervening. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data perusahaan yang terdaftar di bursa. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda dan multi-stage path analysis untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung antarvariabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PBV, sedangkan pengungkapan CSR berbasis ISO 26000 tidak berpengaruh terhadap PBV. Selanjutnya, NPM berperan sebagai mediator parsial, yang menunjukkan bahwa profitabilitas menjadi salah satu mekanisme yang menghubungkan tata kelola internal dan pengungkapan CSR dengan nilai perusahaan. Secara praktis, temuan ini menunjukkan pentingnya mengintegrasikan praktik tata kelola dan CSR dengan peningkatan profitabilitas agar dapat memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Secara akademis, penelitian ini berkontribusi pada penguatan integrasi agency theory, stakeholder theory, dan signaling theory dalam menjelaskan hubungan antara tata kelola, CSR, kinerja keuangan, dan nilai perusahaan pada konteks pasar negara berkembang.

Rationalization of Latent Functions in Public Policy

2026-09-09T18:45:31+07:00

Public policy evaluation aims to ensure that government programs achieve their intended objectives and generate optimal public value. This study examines policy rationalization through latent functions, identifies its implications for assessing program success, and analyzes the phenomenon from a public sector accounting perspective. The study employs a conceptual literature review with a theory synthesis design, integrating insights from public policy, public sector accounting, and sociology. The findings indicate that latent functions are often used to justify the continuation of policies that fail to achieve their primary objectives, leading to goal displacement and reinforcing the persistence of policy failure. This condition not only creates evaluation bias but also risks obscuring program failure and enabling opportunistic behavior and potential fraud. From a public sector accounting perspective, this phenomenon reflects a misalignment between policy objectives, budget allocation, and program outcomes. The novelty of this study lies in developing a conceptual framework that explains policy rationalization as a mechanism of shifting from manifest to latent functions in sustaining failed programs, along with its implications for the deviation between policy objectives, budget allocation, and outcomes within a public sector accounting perspective. Theoretically, this study contributes to interdisciplinary discussions on policy evaluation and public accountability. Practically, it highlights the importance of strengthening outcome-based evaluation to ensure accountability and policy effectiveness.

Evaluasi kebijakan publik bertujuan untuk memastikan bahwa program pemerintah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan menghasilkan nilai publik yang optimal. Penelitian ini mengkaji rasionalisasi kebijakan melalui fungsi laten, mengidentifikasi implikasinya terhadap penilaian keberhasilan program, serta menganalisis fenomena tersebut dari perspektif akuntansi sektor publik. Penelitian ini menggunakan tinjauan literatur konseptual dengan desain sintesis teori yang mengintegrasikan wawasan dari bidang kebijakan publik, akuntansi sektor publik, dan sosiologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi laten sering digunakan untuk membenarkan keberlanjutan kebijakan yang gagal mencapai tujuan utamanya, sehingga menyebabkan pergeseran tujuan (goal displacement) dan memperkuat keberlangsungan kegagalan kebijakan. Kondisi ini tidak hanya menciptakan bias dalam evaluasi, tetapi juga berisiko mengaburkan kegagalan program serta memungkinkan terjadinya perilaku oportunistik dan potensi kecurangan. Dari perspektif akuntansi sektor publik, fenomena ini mencerminkan ketidakselarasan antara tujuan kebijakan, alokasi anggaran, dan hasil program. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka konseptual yang menjelaskan rasionalisasi kebijakan sebagai mekanisme pergeseran dari fungsi manifes menuju fungsi laten dalam mempertahankan program yang gagal, beserta implikasinya terhadap penyimpangan antara tujuan kebijakan, alokasi anggaran, dan hasil program dalam perspektif akuntansi sektor publik. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan diskusi interdisipliner mengenai evaluasi kebijakan dan akuntabilitas publik. Secara praktis, penelitian ini menekankan pentingnya memperkuat evaluasi berbasis hasil (outcome-based evaluation) untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas kebijakan.

The Effects of Budget Deficit, Foreign Debt, and Foreign Direct Investment on Indonesia's Economic Growth

2026-09-05T12:57:27+07:00

This study examines the effects of the budget deficit, Foreign Debt, and foreign direct investment (FDI) on Indonesia's economic growth during the 2008–2024 period. A quantitative approach was employed using secondary time-series data. The data were subjected to classical assumption tests and analyzed using the Ordinary Least Squares (OLS) method with EViews 12. The results show that the budget deficit has a negative and statistically significant effect on economic growth, whereas Foreign Debt has a negative but statistically insignificant effect. FDI has a positive but statistically insignificant effect on economic growth. Simultaneously, the budget deficit, Foreign Debt, and FDI have a statistically significant effect on economic growth. The findings highlight the importance of improving the productivity of deficit-financed spending, strengthening the effectiveness of Foreign Debt utilization, and fostering an investment climate that supports productive FDI.

Penelitian ini menguji pengaruh defisit anggaran, utang luar negeri, dan investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2008–2024. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan memanfaatkan data sekunder deret waktu (time-series). Data diuji menggunakan uji asumsi klasik dan dianalisis menggunakan metode Ordinary Least Squares (OLS) dengan EViews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa defisit anggaran berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan utang luar negeri berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan secara statistik. FDI berpengaruh positif tetapi tidak signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara simultan, defisit anggaran, utang luar negeri, dan FDI berpengaruh signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini menyoroti pentingnya meningkatkan produktivitas pengeluaran yang didanai defisit, memperkuat efektivitas pemanfaatan utang luar negeri, dan menciptakan iklim investasi yang mendukung FDI produktif.

Business Model Development Using the Business Model Canvas

2026-08-08T17:59:30+07:00

This study aims to evaluate and analyze the current business model of an MSME in Malang and to formulate a structured and prioritized business model development roadmap using the Business Model Canvas (BMC) approach. This study employs a qualitative approach, with the researcher serving as the primary instrument and the business owner. Data were collected through observation of business operations, examination of supporting documents such as production records and sales data, and documentation of experiences related to business management. Data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model, consisting of data reduction, data presentation, and conclusion drawing, and were subsequently mapped onto the nine building blocks of the Business Model Canvas. The findings indicate that the MSME's main strength lies in its distinctive product value proposition, particularly its high meat-to-flour ratio and production without chemical preservatives, supported by both offline and online distribution channels. However, the analysis identified structural bottlenecks related to informal management practices, unstructured financial recording, suboptimal digital marketing, limited pricing flexibility, and incomplete legal and product certifications. Based on these findings, a four-phase business development roadmap was formulated, covering operational governance and internal standardization, brand identity and digital channel optimization, customer relationship management and revenue model innovation, and strategic partnering and ecosystem expansion. The roadmap provides a structured basis for addressing operational weaknesses, strengthening the business model, and supporting sustainable business development.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis model bisnis dan merumuskan peta jalan pengembangan model bisnis pada salah satu UMKM di Kota Malang menggunakan pendekatan Business Model Canvas (BMC). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan peneliti sebagai instrumen utama sekaligus pemilik usaha. Data dikumpulkan melalui observasi terhadap kegiatan operasional usaha, pemeriksaan dokumen pendukung seperti catatan produksi dan data penjualan, serta dokumentasi pengalaman yang berkaitan dengan pengelolaan usaha. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, kemudian dipetakan ke dalam sembilan blok bangunan Business Model Canvas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan utama UMKM terletak pada proposisi nilai produk yang khas, khususnya rasio daging terhadap tepung yang tinggi dan penggunaan produk tanpa bahan pengawet kimia, yang didukung oleh saluran distribusi secara luring dan daring. Namun, analisis mengidentifikasi beberapa hambatan struktural yang berkaitan dengan praktik pengelolaan usaha yang informal, pencatatan keuangan yang tidak terstruktur, pemasaran digital yang belum optimal, fleksibilitas penetapan harga yang terbatas, serta sertifikasi legalitas dan produk yang belum lengkap. Berdasarkan temuan tersebut, dirumuskan peta jalan pengembangan usaha dalam empat fase yang mencakup tata kelola operasional dan standardisasi internal, identitas merek dan optimalisasi saluran digital, manajemen hubungan pelanggan dan inovasi model pendapatan, serta kemitraan strategis dan perluasan ekosistem usaha. Peta jalan tersebut memberikan dasar yang terstruktur untuk mengatasi kelemahan operasional, memperkuat model bisnis, dan mendukung pengembangan usaha yang berkelanjutan.

Dinamika Industri Kelapa Sawit di Indonesia

2026-09-04T10:59:52+07:00

The dynamics of the palm oil industry in Indonesia are closely linked to economic growth while also generating pressure on environmental sustainability. This study aims to analyze the dynamics of the palm oil industry in relation to economic growth and deforestation and to identify the challenges of achieving sustainable development in Indonesia. The study employs a descriptive qualitative approach through a literature review of 20 scientific articles obtained from Google Scholar. The synthesis results indicate that the palm oil industry contributes to Indonesia’s economy through exports, employment creation, and regional development. On the other hand, plantation expansion is associated with deforestation, habitat degradation, and increased greenhouse gas emissions. Efforts to promote sustainability through ISPO and RSPO certification, the use of digital technologies, and downstream industrial development continue to face challenges, including weak regulatory enforcement, low compliance among some industry actors, and limited access to and understanding of sustainable practices among smallholders. These findings highlight the need to strengthen governance, monitoring, technological utilization, and downstream development strategies to increase the industry’s added value without encouraging further conversion of forest areas.

Dinamika industri kelapa sawit di Indonesia berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi sekaligus tekanan terhadap kelestarian lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika industri kelapa sawit dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan deforestasi serta mengidentifikasi tantangan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur terhadap 20 artikel ilmiah yang diperoleh dari Google Scholar. Hasil sintesis menunjukkan bahwa industri kelapa sawit berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia melalui ekspor, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan daerah. Di sisi lain, ekspansi perkebunan berkaitan dengan deforestasi, degradasi habitat, dan peningkatan emisi gas rumah kaca. Upaya mendorong keberlanjutan melalui sertifikasi ISPO dan RSPO, pemanfaatan teknologi digital, dan hilirisasi masih menghadapi kendala berupa lemahnya penegakan regulasi, rendahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha, serta keterbatasan akses dan pemahaman petani terhadap praktik keberlanjutan. Temuan tersebut menunjukkan perlunya penguatan tata kelola, pengawasan, pemanfaatan teknologi, dan strategi hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah industri tanpa mendorong perluasan konversi kawasan hutan.

Analisis Cluster Saham LQ45 Berdasarkan Return, Volatilitas, dan Volume Perdagangan

2026-09-04T10:49:19+07:00

The stocks included in the LQ45 Index exhibit diverse characteristics in terms of return, volatility, and trading activity, making stock clustering important in investment analysis. This article aims to determine the optimal cluster structure of LQ45 stocks based on return, volatility, and trading volume using the hierarchical clustering method. The similarity among stocks is measured using Ward Linkage and Euclidean Distance, while data preprocessing involves logarithmic transformation and Z-score standardization. The optimal number of clusters is evaluated using the Silhouette Coefficient, Davies-Bouldin Index (DBI), and the SW/SB ratio. The results indicate that LQ45 stocks exhibit heterogeneous characteristics and can be optimally grouped into seven clusters. The resulting clusters represent distinct stock profiles, ranging from relatively stable and liquid stocks to stocks characterized by higher levels of return, volatility, and investment risk. These findings demonstrate that hierarchical clustering is effective in identifying stock characteristics based on data similarity and can provide useful information for investment analysis and decision-making in the Indonesian capital market.

Saham-saham yang tergabung dalam indeks LQ45 memiliki karakteristik yang beragam dari sisi return, volatilitas, dan aktivitas perdagangan sehingga pengelompokan saham menjadi penting dalam analisis investasi. Artikel ini bertujuan untuk menentukan struktur cluster optimal pada saham LQ45 berdasarkan variabel return, volatilitas, dan volume perdagangan menggunakan metode hierarchical clustering. Pengukuran tingkat kemiripan antar saham dilakukan menggunakan Ward Linkage dan Euclidean Distance, sedangkan tahap preprocessing data meliputi transformasi logaritma dan standarisasi Z-score. Penentuan jumlah cluster optimal dievaluasi menggunakan Silhouette Coefficient, Davies-Bouldin Index (DBI), dan rasio SW/SB. Hasil analisis menunjukkan bahwa saham-saham LQ45 memiliki karakteristik yang heterogen dan dapat dikelompokkan ke dalam tujuh cluster optimal. Cluster yang terbentuk menunjukkan profil saham yang berbeda, mulai dari saham yang relatif stabil dan likuid hingga saham dengan tingkat return, volatilitas, dan risiko investasi yang tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa metode hierarchical clustering efektif dalam mengidentifikasi karakteristik saham berdasarkan tingkat kemiripan data serta dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam analisis investasi dan pengambilan keputusan di pasar modal Indonesia.

Foreign Direct Investment and Institutional Quality in Indonesia

2026-09-05T12:32:40+07:00

This study examines the relationship between Foreign Direct Investment (FDI) and institutional quality in Indonesia using provincial panel data for 2010–2020. District-level FDI realization data are aggregated to the provincial level and analyzed using Fixed-Effects (FE) and Random-Effects (RE) estimators with heteroskedasticity-robust corrections. Institutional quality is measured using the fiscal autonomy ratio and the local democracy index. The findings provide mixed evidence regarding the proposed institutional development hypothesis. In models without a lagged FDI variable, most FDI coefficients are positive but statistically insignificant under both FE and RE specifications. Similar results are observed when lagged FDI is incorporated. However, when the local democracy index is used as the measure of institutional quality, the RE specifications with lagged FDI produce positive and statistically significant coefficients in several model specifications. These effects, however, are not robust to the FE specifications as additional control variables are introduced. Overall, the findings provide limited evidence that FDI systematically improves institutional quality at the provincial level in Indonesia. The results suggest that attracting FDI alone cannot be assumed to automatically strengthen regional institutional quality and that institutional improvement may need to be pursued alongside investment promotion.

Penelitian ini menguji hubungan antara penanaman modal asing (Foreign Direct Investment/FDI) dan kualitas institusi di Indonesia menggunakan data panel tingkat provinsi periode 2010–2020. Data realisasi FDI tingkat kabupaten/kota diagregasikan ke tingkat provinsi dan dianalisis menggunakan estimasi Fixed-Effects (FE) dan Random-Effects (RE) dengan koreksi heteroskedasticity-robust. Kualitas institusi diukur menggunakan rasio otonomi fiskal dan indeks demokrasi Indonesia tingkat provinsi. Temuan penelitian menunjukkan bukti yang bervariasi (mixed evidence) terkait hipotesis pengembangan institusi yang diajukan. Pada model tanpa variabel lagged FDI, sebagian besar koefisien FDI bernilai positif tetapi tidak signifikan secara statistik, baik pada spesifikasi FE maupun RE. Hasil serupa juga ditemukan ketika variabel lagged FDI dimasukkan ke dalam model. Namun, ketika indeks demokrasi digunakan sebagai pengukur kualitas institusi, spesifikasi RE dengan lagged FDI menghasilkan koefisien yang positif dan signifikan secara statistik pada beberapa spesifikasi model. Meski demikian, pengaruh tersebut tidak konsisten (robust) pada spesifikasi FE saat variabel kontrol tambahan dimasukkan. Secara keseluruhan, temuan ini memberikan bukti yang terbatas bahwa FDI secara sistematis meningkatkan kualitas institusi di tingkat provinsi di Indonesia. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa menarik arus masuk FDI saja tidak dapat diasumsikan secara otomatis memperkuat kualitas institusi daerah, sehingga perbaikan institusi perlu diupayakan beriringan dengan promosi investasi.